Polres Lombok Tengah Periksa Sejumlah Pihak Terkait Dugaan Penyelewengan Beras Bansos Pemerintah di Dua Desa

Lombok Tengah NTB - Kepolisian Resor Lombok Tengah menangani kasus dugaan Tindak Pindana Korupsi penyaluran beras bantuan cadangan pemerintah tahun 2024 di Desa Pandan Indah dan Desa Barabali.

"Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini baik dari Desa Pandan Indah maupun Desa Barabali, " ujar Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK dalam konferensi pers di Praya, Jumat (19/4).

Baca juga: Dana Hibah Pondok Pesantren Disunat, Kejati Tetapkan Tersangka

Iwan menyampaikan pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat, kemudian Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lombok Tengah menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut.

Dari hasil penyelidikan, Polres Lombok Tengah berhasil mengamankan barang bukti berupa beras bantuan cadangan pemerintah berikut yang diselewengkan berikut dengan dokumen. Selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Baca juga: Polsek Mojosongo Berhasil Ungkap Kasus Curanmor,Kurang dari 1x24 Jam

Iwan menyampaikan untuk di Desa Panda Indah Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 89 karung berisi beras dan 391 karung beras dalam keadaan kosong. 

"Untuk di Desa Pandan Indah data masyarakat penerima bantuna pemerintah (PBP) yang semulanya sebanyak 1.497 penerima bantuan dirubah menjadi 923 penerima bantuan, jadi yang diselewengkan kurang lebih berjumah 500 penerima, " terangnya. 

Baca juga: WH Banyak di Apresiasi Karena Laporkan Dana Hibah Ponpes

Sedangkan untuk di Desa Barabali pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 303 berisi beras, 96 karung beras dalam keadaan kosong dan kwitansi pembayaran beras berjumlah Rp. 35.400.000.

"Untuk di Desa Barabali sebanyak 403 data penerima bantuan pemerintah (PBP) yang dipotong, " jelasnya.

Baca juga: Seorang Pejabat Pemprov Ditahan Kejati Banten

Iwan memastikan kasus penyelewengan bansos pemerintah akan dijerat dengan undang-undang Tipidkor untuk kedua desa tersebut. 

"Tidak ada pihak yang terlibat dalam kasus ini yang yang lepas dari jeratan hukum semuanya akan kami jerat lewat proses hukum yang berlaku mulai dari yang punya perencanaannya, pelaksanaannya sampai juga dengan koordinatornya, " tegasnya. 

Baca juga: Jampidsus Periksa 2 Pegawai Perusahaan Sekuritas Terkait Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Iwan juga meminta agar masyarakat juga  ikut mengawasi dan mengawal kasus ini agar bisa terang benderang dan tidak ada salah paham dan informasi liar yang beredar di tengah masyarakat.

“Kami juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada kami jika ada indikasi yang sama di desa - desa lain, ”tutupnya. (Adb)